pejuanghukum45.my.id – SURABAYA, JATIM — Istilah desil ekonomi belakangan semakin banyak diperbincangkan masyarakat, terutama karena berkaitan dengan data kesejahteraan dan penentuan sasaran berbagai program pemerintah.
Tidak sedikit masyarakat yang ingin mengetahui posisi kesejahteraan keluarganya dalam data pemerintah. Namun, masih terdapat kesalahpahaman mengenai arti desil, cara penentuannya, hingga kaitannya dengan bantuan sosial.
Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan yang terdapat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi salah satu basis penting pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program sosial.
Dalam sistem desil, masyarakat dikelompokkan menjadi 10 kelompok, masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga di Indonesia. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah, sedangkan Desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen tertinggi.
Secara sederhana, semakin kecil angka desil, semakin rendah posisi kesejahteraan relatif suatu keluarga dalam pemeringkatan DTSEN. Sebaliknya, semakin besar angka desil, semakin tinggi posisi kesejahteraannya.
– Desil 1: 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah.
– Desil 2: kelompok sekitar 10 persen berikutnya.
– Desil 3: kelompok sekitar 10 persen berikutnya.
– Desil 4: kelompok sekitar 10 persen berikutnya.
– Desil 5: berada di kelompok tengah.
– Desil 6: kelompok dengan tingkat kesejahteraan di atas kelompok tengah.
– Desil 7: kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi.
– Desil 8: kelompok kesejahteraan tinggi.
– Desil 9: kelompok dengan tingkat kesejahteraan sangat tinggi.
– Desil 10: 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Pembagian tersebut merupakan peringkat relatif, sehingga angka desil tidak boleh disamakan dengan batas nominal pendapatan atau pengeluaran tertentu. BPS juga menegaskan bahwa desil tidak sama dengan angka pengeluaran per kapita tertentu.
Posisi desil tidak semata-mata ditentukan dari besar kecilnya gaji seseorang.
Dalam pemutakhiran DTSEN, BPS menggunakan berbagai informasi sosial dan ekonomi, antara lain identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi serta air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha.
Karena itu, kondisi ekonomi sebuah keluarga tidak selalu dapat disimpulkan hanya dari jenis pekerjaan atau pendapatan yang terlihat sehari-hari.
DTSEN sendiri merupakan data yang bersifat dinamis dan terus dimutakhirkan. BPS menyebut pemutakhiran dilakukan untuk meningkatkan akurasi data sosial ekonomi dan mendukung penyaluran program pemerintah agar lebih tepat sasaran.
Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap berbagai tabel atau gambar yang beredar melalui WhatsApp maupun media sosial yang mencantumkan batas penghasilan atau pengeluaran tertentu untuk setiap desil.
Desil pada DTSEN merupakan hasil pemeringkatan kesejahteraan, sehingga tidak tepat apabila masyarakat menganggap setiap desil mempunyai satu angka pendapatan atau pengeluaran yang berlaku sama untuk seluruh Indonesia.
BPS menjelaskan bahwa pengeluaran per kapita dan desil merupakan hal yang berbeda. Posisi desil menunjukkan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan sekadar nominal pengeluaran seseorang.
Masyarakat dapat mengecek data kesejahteraan melalui laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial.
Saat ini, laman tersebut menyediakan pencarian data penerima manfaat dengan memasukkan NIK 16 digit sesuai KTP, kemudian mengisi kode verifikasi dan menekan tombol Cari Data. Sumber data yang digunakan tercantum sebagai DTSEN.
Langkahnya:
1. Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos.
2. Masukkan NIK 16 digit sesuai KTP.
3. Masukkan huruf atau kode verifikasi yang tersedia.
4. Klik Cari Data.
5. Periksa informasi yang ditampilkan sistem, termasuk keterangan desil apabila tersedia.
Masyarakat disarankan hanya menggunakan kanal resmi pemerintah dan tidak sembarangan memberikan NIK, foto KTP, maupun data pribadi kepada pihak yang tidak jelas.
Posisi desil dapat berubah karena kondisi sosial ekonomi keluarga juga dapat berubah.
Misalnya, terjadi perubahan pekerjaan, jumlah anggota keluarga, kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, atau keadaan sosial ekonomi lainnya.
Kemensos menyebut apabila data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa atau kelurahan dan dinas sosial.
Pembaruan juga dapat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia pada aplikasi Cek Bansos dengan menyampaikan data sesuai kondisi nyata. Setelah itu, data akan melalui proses pemutakhiran dan pemeringkatan kembali oleh BPS secara berkala.
Desil memang digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran bantuan sosial, tetapi masyarakat tidak seharusnya menyimpulkan bahwa setiap orang pada desil tertentu secara otomatis pasti menerima bantuan.
Menurut informasi resmi pada laman Cek Bansos Kemensos, kelompok Desil 1 sampai Desil 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Sementara Desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK sesuai ketentuan dan hasil penilaian yang berlaku.
Dengan demikian, desil lebih tepat dipahami sebagai indikator posisi kesejahteraan relatif dalam data pemerintah, bukan label permanen mengenai kondisi seseorang dan bukan pula ukuran untuk membandingkan kehidupan ekonomi antarwarga secara sederhana.
Mengetahui posisi desil keluarga sebaiknya tidak digunakan untuk membanggakan diri maupun menghakimi kondisi ekonomi orang lain.
Data sosial ekonomi memiliki banyak variabel yang tidak selalu terlihat dari kehidupan sehari-hari. Karena itu, masyarakat perlu memahami informasi desil secara proporsional dan menggunakan data tersebut sesuai tujuan.
Yang paling penting adalah memastikan data yang tercatat benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Jika terdapat ketidaksesuaian, masyarakat memiliki mekanisme untuk mengajukan pemutakhiran data melalui jalur yang telah disediakan pemerintah.
Jadi, sudah tahu posisi desil keluarga Anda? Pastikan mengeceknya melalui kanal resmi dan jangan mudah percaya pada tabel desil yang beredar di media sosial tanpa sumber yang jelas. (Sanusi)
